DPR Larang Sri Mulyani Tambah Defisit APBN 2021

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 11 Sep 2020 16:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Menkeu Sri Mulyani di DPR/Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI
Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR melarang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah defisit anggaran di tahun 2021. Pasalnya, dalam postur sementara APBN 2021 defisit fiskal sudah dilebarkan ke level 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pelebaran defisit ke level 5,7% ini setara Rp 1.006,4 triliun atau meningkat Rp 35,2 triliun dari nota keuangan sebesar Rp 971,2 triliun atau setara 5,5% terhadap PDB.

Agar tidak menambah defisit anggaran, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah harus memiliki manajemen risiko yang bisa mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan negara di tahun 2021.

"Pemerintah harus memiliki manajemen risiko fiskal yang baik, untuk tidak boleh lagi menambah defisit anggaran," kata Said saat rapat kerja dengan pemerintah, Jumat (11/9/2020).

Defisit anggaran yang melebar dikarenakan target pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Selisih dari target tersebut menjadi defisit anggaran dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang.

Said mencontohkan, manajemen risiko fiskal yang bisa dijalankan pemerintah saat target pendapatan tak tercapai salah satunya melalui refocusing dan realokasi anggaran. Dengan begitu, pemerintah bisa mempertajam program-program yang prioritas.

"Pemerintah bisa melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang fleksibel dengan tetap menerapkan disiplin fiskal yang tinggi," jelasnya.

Menanggapi itu Sri Mulyani menyanggupi mengenai menjaga defisit anggaran sesuai target di postur sementara APBN 2021.

"Pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit tidak melebihi 5,7%, dan apabila terjadi perubahan pos dalam pendapatan maka akan dilakukan offside dari sisi belanja melalui berbagai tindakan refocusing atau melakukan prioritas yang lebih tajam lagi," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun berjanji akan menggunakan seluruh instrumen kebijakan dalam memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi Corona. Bahkan dirinya akan memprioritaskan sektor kesehatan.

"Kita berikhtiar terus secara maksimal, semoga ketidakpastian berasal dari COVID bisa ditangani dan tanggulangi dan terus pusatkan perhatian untuk dukung langkah-langkah kesehatan dan bidang ekonomi dan melindungi masyarakat melalui berbagai bansos," tutur Sri Mulyani.



Simak Video "Guru Honorer yang Jadi PPPK Dapat Tunjangan Rp 4 Juta"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)