Jateng Tak Akan Gelar OP Beras

Semarang - Meski pemerintah pusat menyatakan Jateng sebagai salah satu daerah yang layak melakukan operasi pasar (OP) beras, Pemprov belum mau melakukannya. Pasalnya, naiknya harga beras dan minimnya stok tidak terjadi merata.Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz mengungkapkan, kenaikan harga beras dan minimnnya stok belum bisa jadi alasan OP. Bisa jadi, kondisi itu berlangsung sesaat karena ulah sekelompok orang yang mencari keuntungan belaka."Tiap hari kita terjunkan tim pemantau harga, dan hasilnya kenaikan harga beras dan minimnya stok tidak terjadi merata di Jateng. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kondisi belakangan ini bukan yang sesungguhnya terjadi," katanya di Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Jumat (13/1/2006).Meski demikian, Mufiz tidak membantah bahwa beberapa daerah sudah mengajukan ijin untuk menggelar OP. Hal itu tidak serta merta disetujui Pemprov. Pasalnya, di daerah itu kejadian tingginya harga beras tidak merata."Misalnya, di Karanganyar. Itu hanya 8 kecamatan yang mengeluhkan naiknya harga beras. Jadi tidak semuanya. Hal yang sama juga terjadi di Kendal, Semarang, dan beberapa daerah lainnya," paparnya.Menyikapi situasi yang terjadi, Pemprov meningkatkan operasi raskin (Beras untuk rakyat miskin). Untuk kegiatan itu, Bulog sudah menyiapkan 23 ribu ton beras. Distribusi akan dilakukan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.Mufiz menjelaskan, langkah itu diambil karena naiknya harga beras dan minimnya stok sangat mempengaruhi masyarakat kelas bawah. Operasi raskin diharapkan bisa mengurangi hal tersebut. Sedangkan OP membuat harga turun, tapi tak membuat rakyat miskin terbantu.Hingga saat ini, harga beras di pasaran di Semarang berkisar pada angka 4.500-4.700 per kg. Sedangkan di Purwokerto harganya lebih gila-gilaan, yakni Rp 5.100 per kg untuk kelas medium. Belakangan, stoknya di beberapa pasar di Jateng juga tersendat. (qom/)