.webp)
Rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini berlangsung dengan diskors dan tiba-tiba selesai. Rapat ini diagendakan membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun 2021.
Rapat sempat berjalan dan dibuka untuk umum sekitar pukul 11.00 WIB. Saat Budi Karya memaparkan presentasinya, tiba-tiba Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Lasarus memotong pembicaraan dan menyebut rapat perlu diskors untuk membahas hal-hal yang lebih detail secara tertutup.
"Saya melihat bahan ini, saya rasa kita perlu ngobrol sebentar Pak. Bapak cukup sampai di sini saja dulu, pas masuk ke anggota kita skor dulu ya. Nanti bapak cukup sampai di umum saja dulu, ini kan masih umum ini. Nanti sampai di umum selesai, masuk ke lampiran ini kita skors dulu pak ya, jadi lampirannya bapak nggak usah paparkan dulu, cukup sampai di umum saja," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat sempat diskors selama kurang lebih 20 menit. Kemudian dilanjutkan dan Lasarus menyampaikan pengumuman bahwa rapat telah selesai dan ditutup pada pukul 12.10 WIB.
"Kami sudah menerima bahan dari pak menteri kalau pak menteri jelaskan satu per satu sampai besok pagi pun rapat kita nggak tutup ini. Oleh karenanya untuk mempersingkat waktu kami tadi sepakat rapat hari ini kita nyatakan cukup, tidak perlu kami perpanjang kita kasih kesempatan kepada kementerian untuk menyempurnakan sinkronisasi itu," ucapnya.
Lasarus meminta agar Kemenhub secara internal membenahi sinkronisasi fungsi dan program 2021 sesuai masukan dan saran Komisi V DPR RI yang disampaikan pada rapat sebelumnya. Lasarus juga menyampaikan kepada Budi Karya akan menyelenggarakan rapat konsultasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Djoko Sasono tanpa dirinya karena berkaitan dengan administrasi.
"Rapat hari ini sebenarnya kita mengkhususkan untuk bicara sinkronisasi. Oleh karenanya saya minta persetujuan teman-teman sesuai dengan rapat konsultasi kita bersama Pak Sekjen karena ini teknis maka kami tidak membawa Pak Menteri, ini teknis administratif saja sebetulnya. Kebijakan Pak Menteri sudah sampaikan dan ini teknis administratif saja dengan Pak Sekjen nanti yang menerjemahkannya mengacu pada acuan yang berlaku baik soal kewenangan dan seterusnya," ucapnya.
Rapat disimpulkan bahwa dalam RAPBN 2021 tanggal 16 September 2020 ditetapkan pagu anggaran Kemenhub tidak mengalami perubahan. Artinya, pagu anggaran tetap seperti sebelumnya dalam surat pagu anggaran 2021 yaitu Rp 45,6 triliun.
Kemenhub mendapatkan usulan 268 proyek dari Komisi V. Namun yang disetujui sebanyak 197 proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 7 triliun yang tersebar di sejumlah unit kerja Kemenhub.
Dalam kata penutupnya, Budi Karya meminta Komisi V DPR RI agar memberikan saran-saran program yang bermanfaat untuk masyarakat langsung. Jika usulan itu relevan, dia memastikan bahwa usulan itu akan dilaksanakan.
"Memang kita sama-sama memiliki tugas untuk menjalankan anggaran ini agar anggaran ini bermanfaat untuk masyarakat atau dengan kata lain outcome-nya memang diberikan untuk masyarakat. Saya yakin komisi V dan seluruh anggotanya memiliki visi yang sama dengan kami, oleh karenanya kami minta tolong diberikan usulan-usulan. Tentu kalau usulan-usulan itu relevan pasti kita berikan atau kita koordinasikan dan kita cari yang paling baik di suatu daerah tuh apa yang baik dilaksanakan," tuturnya.
(eds/eds)
