.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jatah pengelolaan proyek lumbung pangan (food estate) diperjelas. Proyek ini memang digarap oleh lintas kementerian dan lembaga yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan BUMN.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai mengikuti ratas tersebut menegaskan bahwa dirinya memang diberi tugas oleh Jokowi secara resmi dalam proyek tersebut. Namun dia menegaskan bahwa tugasnya dalam proyek ini hanya untuk mendukung.
"Saya diberi tugas bulan Juli yang lalu, tanggal 9 Juli untuk juga ikut mendukung menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya yang paling utama adalah Menteri Pertanian tugas pokok beliau, kita hanya membackup sebagai cadangan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menjelaskan, sudah dibentuk jatah peranan masing-masing kementerian dalam proyek lumbung pangan ini. Untuk Kementerian Pertahanan sendiri dapat jatah untuk mengelola tanaman singkong.
"Jadi sesudah itu ada semacam pembagian tugas di mana Kementerian Pertahanan akan memegang suatu peranan di pembangunan cadangan pangan di singkong. Kemudian sisanya itu nanti sebetulnya itu adalah tugas utama Kementerian Pertanian, kami hanya sebagai backup untuk menjamin cadangan. Kami mendukung Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain," tegasnya.
Dia melanjutkan, untuk proyek lumbung pangan ini akan dimulai tahun depan dengan wilayah seluas 30 ribu hektare (ha). Kemudian lahan itu diharapkan terus meningkat hingga 1,4 juta ha di 2025.
