HPP Yang Wajar Rp 4.000/kg

Jakarta - Batas wajar harga pembelian pemerintah (HPP) beras yang wajar adalah Rp 4.000/kg. Dengan HPP tersebut, petani bisa terlindungi karena bisa menutupi biaya hidup dan produksi petani asalkan benar-benar sampai ke tangan petani. HPP yang berlaku saat ini adalah Rp 3.550/kg. Hal tersebut disampaikan Sekjan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi usai diskusi bertajuk 'Polemik Impor Beras' di Marios Place, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/1/2006). Rahmat berharap nantinya HPP diterapkan per daerah sehingga bisa merangsang perdagangan yang lebih baik. "Kami tidak ingin petani semakin diberatkan. Kalau untuk harga beras ditekan-tekan, kalau untuk hidup petani dibiarkan. Untuk mendapat harga beras layak, jangan hanya membebankan inflasi pada komponen beras saja," harapnya.Mengenai kebijakan impor beras, kendati tidak menyetujuinya, HKTI masih wait and see. Menurut Rahmat, HKTI karena tidak mau berkonfrontasi head to head dengan pemerintah. Yang pasti, HKTI berharap pemerintah menangani masalah beras dengan serius. "Kalau masalah pertanian bisa ditangani oleh pemerintah, hipotesa saya 80 persen persoalan bangsa bisa diselesaikan," ujarnya.Anggota Komisi VI DPR RI Hasto Kristianto khawatir impor beras akan memicu sweeping beras di pelabuhan-pelabuhan pembongkaran beras oleh para petani karena mekanisme demokratis tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Sekjen Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Hermanto menambahkan, masalah impor beras terkait jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga apabila laju pertumbuhan dapat ditekan dan dikembangkan diversifikasi pangan, diharapkan pada tahun 2007 Indonesia sudah tidak mengimpor beras. Hasto menambahkan, walaupun Bulog sarat dengan masalah seperti tidak bisa mencapai stok 1 juta ton, namun ia tidak setuju bila Bulog harus dibubarkan. Yang harus dibenahi adalah orang-orang di dalam Bulog. "Bereskan tikusnya, jangan bakar rumahnya," cetusnya. (qom/)