1,5 Juta Pegawai Mal Terancam Dirumahkan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 28 Sep 2020 15:55 WIB
Sejumlah mal di kawasan DKI Jakarta telah kembali beroperasi. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan di pusat perbelanjaan tersebut.
Ilustrasi. Tidak terkait isi berita/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pengusaha ritel di mal-mal sudah babak belur dihantam pandemi virus Corona (COVID-19). Menurut Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah peritel berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp 200 triliun. Hal ini akan menyebabkan pengusaha kesulitan membayar operasional dan gaji pegawai.

Budi mengatakan, dengan kondisi tersebut maka sekitar 1,5 juta pegawai mal-mal di Indonesia terancam kehilangan pendapatannya, dirumahkan, hingga dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jumlah tenaga kerja di kami ada sekitar 3 juta. Yang terdampak itu 50%, itu adalah sektor yang ada di pusat belanja atau mal. Nah di mal itu kalau 50% itu terdampak, sudah pasti angkanya sebesar itu yang akan berkurang pendapatannya, maupun dirumahkan. Jadi di 1,5 juta pegawai itu akan terjadi, dan itu belum termasuk keluarganya. Walaupun dibantu pemerintah, itu daya belinya akan kena juga," kata Budi dalam webinar bertajuk Dalam Keterpurukan Penyewa dan Pusat Perbelanjaan Menghadapi Resesi Ekonomi, Senin (28/9/2020).

Untuk saat ini, ada 90 pengusaha mal sudah melaporkan kinerjanya. Dari laporan itu, ada 100.000 pegawai yang dirumahkan. Sementara, total peritel mal di Indonesia sendiri jumlahnya mencapai ribuan.

"Kalau dirumahkan itu kita anggap 1 shift. Karena kan biasanya 2 shift. Kita belum ada detail. Tapi kita kemarin sudah dapat angka dari anggota, tapi baru sampai di angka 100.000 pegawai," jelas Budi.

Untuk mencegah ancaman itu jadi nyata, menurut Budi, pemerintah harus bergerak cepat. Salah satunya dalam hal pemberian stimulus, terutama subsidi gaji pegawai 50% kepada para pengusaha.

"Ya jadi sudah waktunya untuk langsung diberikan bantuan yang sifatnya langsung. Potongan-potongan sweetener. Misalnya gaji karyawan ditanggung negara 50%, itu yang kami ajukan. Kami juga sudah bikin surat PEN kepada Pak Menko bahwa sektor konsumsi ini harus dijaga. Kalau sampai ini kena, pertahanan kita sudah tidak ada. Karena di sini adalah benteng terakhir, ritel," urai Budi.

Selain itu, menurutnya pengusaha juga masih menanggung beban berat dari pajak. Oleh sebab itu, pihaknya juga mengajukan usulan agar pajak-pajak di mal seperti reklame, parkir, dan sebagainya juga dibebaskan.

"Jangan sampai ada PHK. Oleh karena itu kami ajukan juga untuk bantuan tunai kepada karyawan, sehingga cost untuk penggajian dari kamu bisa berkurang. Karena itu sangat penting. Dengan adanya pengurangan, kewajiban kami untuk bayar gaji karyawan dengan bantuan ini seperti di Singapura, dan negara-negara lain. Di mana sektor ritel dijaga supaya bertahan," tutup Budi.

(ara/ara)