UU Bea Meterai Disahkan DPR, Negara Bisa Dapat Rp 11 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2020 17:12 WIB
meterai asli palsu
Foto: Denny Putra/Infografis
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai akhirnya disetujui menjadi UU. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

Penerapan UU Bea Meterai ini dimulai awal tahun 2021. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghitung penerimaan negara yang berasal dari beleid ini. Diperkirakan angkanya sekitar Rp 11 triliun sepanjang tahun depan.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, dari rapat terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI terdapat delapan fraksi yang menyetujui beleid ini menjadi UU.

Sebanyak delapan fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

"Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi PKS menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bea Meterai," kata Dito saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Meski terdapat satu fraksi yang menolak, RUU tentang Bea Meterai tetap disetujui oleh DPR usai Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan.

"Kami menanyakan kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang Bea Meterai dapat disetujui dan disahkan sebagai undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota DPR.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Perdana di Lantai Bursa, Miniso Cuan Hampir 9 Triliun Rupiah!"
[Gambas:Video 20detik]