Perputaran Uang Selama Pilkada Diprediksi Tembus Rp 26 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 02 Okt 2020 20:15 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan mendorong perputaran uang lebih banyak lagi di daerah-daerah. Bukan itu saja, pelaksanaan Pilkada yang berlangsung serentak pada 9 Desember ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Pemerintah juga terus dorong bahwa untuk pilkada ini diharapkan akan ada sirkulasi dana baik dari calon-calon yang ikuti pilkada maupun dana penyelenggaraan pilkada oleh KPU, Bawaslu, jumlahnya sekitar Rp 25 triliun-Rp 26 triliun," katanya dalam video conference, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Selain itu, Airlangga mengatakan pelaksanaan pilkada serentak mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Untuk biaya penyelenggaraannya yang Rp 19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraan," ujarnya.

Mengenai dampak peningkatan kasus COVID-19 yang belakangan terjadi, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) ini menyebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada.

"Karena beberapa daerah termasuk DKI tidak lakukan pilkada namun angkanya merangkak meningkat, sehingga tentu Pilkada tidak berkaitan langsung dengan kenaikan positive rate," tegasnya.

"Namun yang terkait langsung adalah kedisiplinan masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu, Airlangga menyebut pemerintah terus mendorong sosialisasi serta operasi kedisiplinan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker (3M).

(hek/hns)