.webp)
Pemerintah meminta buruh seluruh Indonesia juga melihat secara jernih permintaan pengusaha atau pemberi kerja dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu menyusul adanya rencana aksi mogok nasional yang direncanakan buruh pada tanggal 6-8 Oktober.
Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja melibatkan semua stakeholder, termasuk buruh.
"Kalau tidak salah sudah melalui pertemuan tripartit. Dunia usaha dan serikat pekerja sudah bertemu dan ada beberapa kesepakatan," kata Raden saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui dalam pertemuan tersebut tidak semua usulan tidak disepakati begitu saja. Namun, dirinya mengatakan ada baiknya kedua belah pihak baik pengusaha maupun buruh memandang secara adil.
"Coba juga didengar tuntutan dunia usaha yang sudah sangat berat juga dalam situasi sekarang ini. Harus dilihat dari dua sisi. Kami khawatir jika akhirnya dunia usaha nya membangkrutkan diri. Tentu kita semua akan lebih susah," ujarnya.
Dia pun menilai, aksi mogok nasional yang melibatkan ribuan buruh ini tidak pas. Sebab, pelaksanaan tersebut masih berada di tengah pandemi Corona. Jika tetap dilaksanakan, maka hal tersebut berpotensi hanya menambah jumlah kasus terinfeksi virus yang belum ada vaksinnya.
Padahal, dikatakan Raden, pemerintah saat ini sedang berjuang menghentikan penyebaran kasus Corona di tanah air, serta memulihkan ekonomi.
"Dalam situasi pandemik ini tentu hal mogok kurang pas. Semestinya kita dunia usaha dan pekerja harus bisa bekerja sama. Pemerintah juga tentu ikut membantu keduanya. Kita sudah melihat dampak ekonomi yang sangat berat buat dunia usaha dan pekerja," ungkapnya.
