Jakarta -
Sejak mengundurkan diri sebagai Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan memutuskan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming konsen mengembangkan dunia usaha di seluruh Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada 2018 lalu, Maming menyatakan mundur dari jabatan Bupati Tanah Bumbu, karena ingin maju menjadi calon anggota DPR RI dalam pemilu legislatif 2019. Namun di tengah jalan, Maming mendapat tugas untuk berkiprah di organisasi HIPMI. Oleh sebab itu, dirinya pun batal maju di DPR RI.
Kiprahnya di HIPMI dan dunia usaha, membuat Maming banyak dikenal dengan kalangan pengusaha dan tokoh-tokoh nasional. Dan melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah, akhirnya Maming berhasil meraih posisi terhormat sebagai ketua umum organisasi pengusaha muda nasional tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Maming pun menepis isu negatif yang menilai dirinya tidak menyelesaikan jabatan sebagai bupati sampai akhir periode. Dia mengungkapkan keputusannya mundur sebagai Bupati Tanah Bumbu dua tahun lalu, karena pada saat itu akan maju sebagai anggota DPR RI.
"Saya mundur itu karena akan maju sebagai anggota DPR RI. Salah satu persyaratannya harus mundur jadi bupati. Saat mengundurkan diri, dan berjalannya waktu, keluar perintah penugasan jadi Ketua Umum BPP HIPMI," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Salah satu hal yang juga membuat dirinya termotivasi menjadi Ketum BPP HIPMI karena sejumlah tokoh di Indonesia juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketum BPP HIPMI, di antaranya Sandiaga Uno (2005-2008), Erwin Aksa Mahmud (2008-2011), Raja Sapta Oktohari (2011-2015), dan Bahlil Lahadalia (2015-2019). Erick Thohir yang merupakan koleganya juga merupakan tokoh senior di HIPMI. Hal itulah yang membuat Maming makin mantap dengan keputusannya.
"Kemudian, daripada setelah maju menjadi anggota DPR RI lalu mundur lagi setelah mencalonkan Ketua Umum HIPMI, jadi saya batalkan niat ke Senayan. Saya mantap maju menjadi Ketua Umum BPP HIPMI," ucapnya.
Berlanjut ke halaman selanjutnya.
Menurutnya, keputusannya untuk mundur saat itu merupakan sesuatu yang wajar sangat beralasan. Apalagi saat mundurnya Maming, Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki pondasi yang kuat dalam banyak sektor, terutama pada laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak pernah diraih oleh bupati era sebelumnya.
Mundurnya Maming menjadi bupati diakui sebagai keputusan yang tidak populer. Namun, di sisi lain, Maming ingin membawa nama kampung halamannya, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ibu kotanya, Batulicin ke kancah nasional, bahkan internasional.
"Sebagai Ketum BPP HIPMI, saya akan berusaha meningkatkan jumlah pengusaha Indonesia dan melahirkan konglomerat baru dari HIPMI. Untuk itu, para pengusaha muda yang baru memulai usaha harus dirangkul dan dibimbing agar bisa bertahan dan tidak mudah menyerah," ungkapnya.
Menurut CEO PT Batulicin Enam Sembilan dan PT Maming Enam Sembilan Group itu, ketangguhan perekonomian nasional sebuah negara salah satu indikatornya bisa dilihat dari rasio jumlah pengusaha dengan jumlah penduduknya. Rata-rata negara maju yang memiliki ekonomi stabil, memiliki rasio pengusaha 14 persen.
Artinya, 14 persen penduduk di negara tersebut adalah pengusaha. Namun, posisi Indonesia dalam hal rasio jumlah pengusaha masih rendah.
"Menyiapkan sinkronisasi data-data pengusaha Indonesia saat ini dalam rangka menyambut bonus demografi. HIPMI menyiapkan masterplan pengusaha muda untuk 10 tahun ke depan dalam rangka menyambut 50 tahun HIPMI," tuturnya.
Dia pun mengklaim, akan membuat HIPMI mampu mengambil peran secara aktif untuk mendorong jumlah pengusaha di Indonesia mengalami kenaikan. HIPMI bukan hanya sekadar wadah bagi pengusaha di Indonesia, tapi juga dipersiapkan kepada para generasi yang baru untuk menjadi pengusaha dan terus meningkatkan kualitas pengusaha Indonesia dengan program-program yang disiapkan.
"BPS harus menjadi pusat rujukan data nasional terkait jumlah pengusaha. Patokan definisi pengusaha menggunakan standar ILO. Peralatan pendukung dalam rangka meningkatkan kinerja BPS harus disupport oleh pemerintah secara full," pungkasnya.
Maming menjelaskan, saat ini banyak startup unicorn yang saling bersaing. Namun, mereka lahir bukan dari HIPMI, sementara anggota HIPMI tidak sedikit yang gagal bersaing dalam dunia usaha. Salah satunya diharapkan dapat melahirkan konglomerat baru, yang artinya HIPMI berhasil memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
Dia menilai, ekonomi kreatif kini mampu menjadi industri penting untuk menopang perekonomian bangsa, sehingga perlu diberikan insentif.
"Pemerintah harus serius memberikan insentif dan akses permodalan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang tidak bankable. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di sektor yang sangat strategis ini," jelasnya.
Jika ekonomi kreatif dikembangkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga bisa meningkat dan dapat menciptakan produk lokal berkualitas yang berdaya saing tinggi. Menurutnya, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain.
Dengan ekonomi kreatif, banyak sekali dampak yang akan tercipta yaitu membuka lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran. Selain membuka lapangan pekerjaan, industri ini juga menciptakan pola pikir pengusaha menjadi kreatif, kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat dan meningkatkan inovasi di berbagai sektor.
"Ke depan, kita akan terus lahirkan dan maju bersama para pelaku ekonomi kreatif di HIPMI," imbuhnya.
.webp)
