6 Keuntungan Omnibus Law Cipta Kerja Versi Pemerintah

Herdi Alif Alhikam - detikFinance
Rabu, 07 Okt 2020 20:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: Kemenko Perekonomian
Jakarta -

UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR Senin sore yang lalu. Pemerintah pun langsung menjelaskan keuntungan UU yang kontroversial ini.

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Paripurna memaparkan sederet manfaat UU Cipta Kerja.
Mulai dari jaminan korban PHK, hingga kemudahan izin kapal buat nelayan. Berikut ini enam manfaat UU Cipta Kerja yang diklaim pemerintah.

1. Jaminan Korban PHK

Dalam pidatonya, Airlangga memamerkan program baru dalam UU Cipta Kerja yang diklaim bisa melindungi pekerja korban PHK. Program itu bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurut Airlangga program ini sangat dibutuhkan sebagai skema perlindungan baru bagi tenaga kerja. Khususnya, di tengah situasi COVID-19 yang membuat PHK menghantui para pekerja.

Dia menjelaskan, program ini akan memberikan manfaat berupa pemberian insentif uang tunai dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK. Bila mau mencari pekerjaan pun bisa mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja.

"Pandemi tidak hanya berikan dampak ke perekonomian tapi juga butuh skema perlindungan baru. Dan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang berikan manfaat cash benefit, dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling. Serta akses informasi pasar tenaga kerja," kata Airlangga dalam pidatonya pada rapat paripurna di DPR, Senin (5/10/2020).

Dia menyatakan pemerintah akan berkontribusi penuh pada penyediaan dana program JKP. Airlangga menjelaskan nantinya JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan berkontribusi dalam penguatan dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyebutkan program JKP tidak akan mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan pensiun yang sudah ada. Jaminan ini juga tidak akan membebani iuran tambahan, baik untuk pekerja maupun pengusaha yang memberi kerja.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Polisi Beberkan Modus Admin Grup Medsos Perusuh Demo Omnibus Law"
[Gambas:Video 20detik]