Faisal Basri Ungkap Masalah Investasi RI: Cacingnya Adalah Koruptor

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 09 Okt 2020 14:05 WIB
Pengamat ekonomi UI, Faisal Basri
Foto: Faisal Basri (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan investasi Indonesia sebenarnya sudah cukup subur dibanding negara lain. Indonesia masih menarik di mata para investor. Hanya saja yang jadi pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?

Menurut Faisal masalah paling mendasar adalah karena investasinya besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang harus dijawab dan dicarikan obat mujarabnya.

"Investasi tidak masalah. Kan tadi bagus semua, yang masalah adalah investasi banyak hasilnya sedikit," ujar Faisal kepada detikcom dalam Podcast Tolak Miskin Episode ke#31 bertajuk 'Kejar Tayang RUU Cipta Kerja Buat Siapa?', Jumat (9/10/2020).

Faisal mengibaratkan Indonesia sebagai anak di usia pertumbuhan yang dapat makanan bergizi tetapi berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu.

Cacing dalam perekonomian adalah koruptor yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

"Nah apa ini masalahnya, Jadi kita ini makannya banyak bergizi, makan daging, makan protein, tapi berat badan tidak meningkat, kan gitu kira-kira. Nah cacingan barangkali kita, cacingnya itu adalah para koruptor, yang makan investasi itu yang me-mark up proyek-proyek itu, yang proyeknya mubazir banyak," sambungnya.

Dalam blog pribadinya, Faisal menceritakan cacing yang dimaksudnya tadi bisa juga berupa praktik antipersaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai.

Cacing yang lebih berbahaya, katanya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor, puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasok investor asing itu menderita luar biasa.

"Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status itu mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk, tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan, yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun dibebaskan," paparnya dalam sebuah artikelnya di faisalbasri.com yang bertajuk 'Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi' dikutip detikcom, Jumat (9/10/2020).

Praktik-praktik tak terpuji itu, sambungnya, yang bermuara pada ICOR (incremental capital-output ratio) yang sangat tinggi. Di era Jokowi ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SBY reratanya hanya 4,3.

"Artinya, selama pemerintahan Jokowi-JK, untuk menghasilkan tambahan satu unit output, diperlukan tambahan modal 50% lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tertinggi di ASEAN," paparnya.

Faisal menambahkan, jika Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7% sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law Cipta Kerja.

"Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7% otomatis akan tercapai," imbuhnya.

(ara/ara)