Draf Omnibus Law Berubah-ubah, Kepala Daerah: yang Benar Mana?

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 13 Okt 2020 14:47 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Kepala daerah mempertanyakan draf asli Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab sejauh yang diterima oleh para kepala daerah, draf omnibus law berubah-ubah jumlah halamannya.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas dalam diskusi virtual bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Hari ini juga kita baca, para bupati membaca, ini draft yang benar yang mana? ada versi 1.035 halaman. Hari ini katanya draf finalnya adalah 812 halaman, dan seterusnya. Nah ini nanti kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draf ini yang berapa halaman," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa (13/10/2020).

Pihaknya berharap bisa mendapatkan penjelasan UU Ciptaker khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah. Sebab, pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan terkait itu.

"Bagi kami bukan soal berapa halamannya. Tetapi para kepala daerah ini perlu mendapatkan penjelasan," sebutnya.

Dia menjelaskan beredar informasi bahwa kewenangan-kewenangan daerah akan dilakukan sentralisasi kembali. Hal itu mendapat beragam respons dari para kepala daerah.

"Oleh karena itu saya kira bagus sekali forum ini, kita ingin mendengar dari Kepala BKPM, terkait, pertama kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada Undang-undang Cipta Kerja ini," tambahnya.

(toy/fdl)