Pelaku Koperasi Buka Suara soal Omnibus Law Cipta Kerja

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 13 Okt 2020 16:40 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Meski banyak masyarakat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja, ternyata tidak sedikit yang menilai UU Cipta Kerja sangat positif untuk memberi peluang bagi ekonomi kerakyatan, terutama koperasi dan UMKM.

Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI), Frans Meroga Panggabean mengatakan menilai UU Cipta Kerja ini dirancang agar menjadi jawaban atas hambatan dalam membuka usaha. Dia mengatakan UU ini mengatur banyak kemudahan baik dari aspek perizinan, akses pasar, dan kemitraan.

Frans mengingatkan bahwa niatan Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk membuka kesempatan kerja sebagai konsekuensi demografi yang mayoritas akan diisi generasi muda. Jumlahnya mencapai 40% atau 100 juta orang yang akan ada pada 10 tahun ke depan.

Terkhusus dalam aturan untuk Koperasi dan UMKM, Frans mengampresiasi kepada pemerintah dan DPR atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kami melihat disini substansi pasal yang mengatur, terlihat jelas sangat berpihak dan memberi prioritas, juga memperluas kesempatan kepada ekonomi kerakyatan terutama koperasi dan UMKM," ujar Frans.

Dalam UU Cipta Kerja, AMKI mengungkap bahwa kata koperasi diulang sebanyak 114 kali dan UMKM sebanyak 126 kali. AMKI juga menemukan ada 5 hal baru yang dinilai positif dalam menangani masalah utama koperasi dan UMKM. Hal itu tertuang pada klaster Koperasi dan UMKM Bab V UU Cipta Kerja.

Pertama, dalam pasal 86 yang mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang. Perkoperasian dengan perubahan Koperasi Primer dapat dibentuk paling sedikit oleh sembilan orang. Lalu berikutnya Koperasi Sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit tiga Koperasi. Kedua hal ini jelas mendorong semakin banyak terbentuknya koperasi yang akan berperan dalam banyak aspek.

Kedua, halaman 470 yang mengubah ketentuan Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga berbunyi "Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi."

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3