Disaksikan Bos IMF-Bank Sentral Eropa, Sri Mulyani Cerita Kondisi APBN

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 17 Okt 2020 20:37 WIB
Sri Mulyani
Foto: Biografis Sri Mulyani (Tim Infografis: Luthfy Syahban)
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kondisi defisit APBN tahun anggaran 2020 demi mengatasi pandemi Corona yang terjadi di tanah air sejak Maret 2020. Kebijakan pelebaran defisit APBN masuk bagian dalam kebijakan fiskal secara hati-hati di dalam situasi yang genting.

Penjelasan mengenai kebijakan fiskal ini diungkapkannya dalam acara Debate on the Global Economy di CNBC, disampaikan Sri Mulyani via akun Instagramnya @smindrawati, Sabtu (17/10/2020). Hadir pula dalam acara itu Managing Director IMF Kristalina Georgieva, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, dan utusan khusus program ACT-Accelerator WHO, Ngozi Okonjo-Iweala.

"Dalam situasi genting, kebijakan makro fiskal harus tetap didesain secara hati-hati," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram @smindrawati.

Sri Mulyani mengatakan kondisi setiap negara berbeda-beda saat menangani COVID-19. Begitu juga dengan kemampuan fiskal negara dalam meminimalisir dampak virus yang belum ada vaksinnya hingga saat ini belum ada.

Bagi negara yang kemampuan dan ruang fiskalnya terbatas, maka pelebaran defisit dan sumber pembiayaan menjadi isu penting saat negara harus hadir untuk menangani pandemi, baik untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dalam bentuk kesehatan dan perlindungan masyarakat, maupun dalam mendukung dunia usaha.

Untuk mengatasi pandemi, kata Sri Mulyani, komitmen dan kolaborasi seluruh negara di dunia untuk bersatu mengatasi COVID-19 sangatlah penting. Begitu juga dukungan dari bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional kepada banyak negara di dunia.

"Saya mengapresiasi peran lembaga pembangunan multilateral dan organisasi internasional yang membantu negara-negara yang membutuhkan, khususnya negara-negara berpendapatan rendah (low income countries)," tulisnya

"Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mendesain kebijakan yang komprehensip untuk penanganan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta untuk menjaga stabilitas sektor keuangan," tulisnya lagi.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2