Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Sederet 'PR' Ekonomi yang Belum Beres

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 12:40 WIB
Presiden Jokowi didampingi Wapres Maruf Amin menggelar rapat terbatas membahas soal pemindahan Ibu Kota baru.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Sudah satu tahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Banyak kebijakan baru yang terjadi dalam perjalanan satu tahun keduanya, khususnya dalam hal menangani pandemi virus Corona (COVID-19).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama satu tahun ini penuh kontroversi dan kontraproduktif. Hal itu terbukti dari aksi demo yang dilakukan hari ini di berbagai daerah sebagai 'kado' satu tahunnya.

"Kesimpulan satu tahun penuh kontroversi dan penuh kontraproduktif karena nggak jelas. Akhirnya kado setahun Jokowi-Ma'ruf Amin ini disambut oleh demonstrasi di berbagai kota yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan investor," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (20/10/2020).

Kebijakan yang dianggap penuh kontroversi baru-baru ini adalah disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Bhima menyayangkan itu karena justru dianggap dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor karena payung hukum tersebut dapat banyak penolakan terutama dari kaum buruh.



"Ternyata terbukti tidak hanya ditolak oleh para buruh, oleh elemen masyarakat, ditolak juga oleh mahasiswa, ditolak oleh aktivis pro lingkungan, tapi juga ditolak oleh investor dan ini yang bisa berisiko yang justru menurunkan tingkat investasi karena banyaknya pasal-pasal yang kontradiktif terhadap ekosistem berbisnis yang baik di Indonesia, kontradiktif terhadap standar Internasional terkait penghargaan terhadap buruh atau pekerja dan perlindungan lingkungan hidup," ucapnya.

Kemudian salah satu kebijakan yang dianggap nyeleneh yakni saat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan kalung 'antivirus' Corona. Hal itu dinilai sebagai bentuk frustasinya pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2