Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Sederet 'PR' Ekonomi yang Belum Beres

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 12:40 WIB
Presiden Jokowi didampingi Wapres Maruf Amin menggelar rapat terbatas membahas soal pemindahan Ibu Kota baru.
Foto: Rengga Sancaya

"Itu juga dianggap oleh para pelaku usaha sebagai bentuk frustasi pemerintah menghadapi COVID-19 sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh dan tidak rasional," tuturnya.

Satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap penuh kontroversi juga dikatakan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Terutama dalam hal penanganan COVID-19 yang membuat ekonomi masuk jurang resesi.

"Kalau kita lihat dari penanganan COVID ini, jadi kalau penanganan COVID ini bahwa ekonomi sudah turun masuk resesi dan penanganannya adalah penuh kontroversial, dalam arti tidak seperti negara tetangga kita," kata Anthony.

Anthony menyoroti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah aturan dasar keuangan negara dalam APBN. Batasan defisit APBN yang tadinya 3% diperbolehkan lebih dari itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 defisit anggaran ditetapkan sebesar 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, dikeluarkannya skema burden sharing atau berbagi beban pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani pandemi Corona hingga 2022. Kebijakan itu dinilai bukti bahwa pemerintah tidak punya kemandirian dalam hal menangani keuangan.

"Kita mengeluarkan dengan Perppu defisit boleh sebesar-besarnya dan pembiayaan itu dirubah sedemikian rupa bahwa pemerintah bisa meminta Bank Indonesia untuk kasarnya membantu pemerintah dalam meringankan biaya dari pemerintah yang dinamakan burden sharing. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang di luar dari normal. Ini yang jadi masalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kenaikan ini menjadi mandiri dia punya keuangan. Ini yang paling harus diperhatikan," ucapnya.


(ang/ang)