Setahun Jokowi-Ma'ruf: Berapa RI Nambah Utang?

Tim Detikcom - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 12:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet itu terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin setahun menjabat. Utang pemerintah tercatat sudah bertambah Rp 777,38 triliun sejak Januari-Agustus 2020. Total utang pemerintah sudah mencapai Rp 5.594,93 triliun per Agustus tahun ini.

Berdasarkan catatan detikcom hingga Selasa (20/10/2020), total utang pemerintah per Januari 2020 mencapai Rp 4.817,55 triliun. Dengan begitu terjadi kenaikkan Rp 777,38 triliun hingga akhir Agustus tahun ini.

Berikut jumlah utang pemerintah dari awal Januari hingga akhir Agustus 2020:

Pada Januari tercatat sebesar Rp 4.817,55 triliun. Februari sebesar Rp 4.948,18 triliun. Maret sebesar Rp 5.192,56 triliun. April sebesar Rp 5.172,48 triliun. Mei sebesar Rp 5.258,57 triliun.

Selanjutnya di Juni sebesar Rp 5.264,07 triliun. Juli sebesar Rp 5.434,86 triliun. Sedangkan di Agustus mencapai 5.594,93 triliun.

Dari sisi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Januari tercatat 30,21% terhadap PDB. Sedangkan di Agustus menjadi 34,53% terhadap PDB.

Namun, jika dihitung pasca pelantikan sebagai pemimpin. Utang pemerintah meningkat Rp 838,8 triliun. Pada Oktober 2019, tercatat total utang pemerintah sebesar Rp 4.756,13 triliun.

Meningkatkan jumlah utang pemerintah sejalan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran tahun 2020. Pemerintah melebarkan defisit fiskal ke level 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun dari PDB. Pelebaran ini juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan pandemi COVID-19.
Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemerintah menilai rasio utang pemerintah yang kurang dari 35% terhadap PDB, menunjukkan pengelolaan utang dengan prinsip kehati-hatian. Rating utang ini menunjukkan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi.



Simak Video "Utang Pemerintah Bengkak, Ini Penjelasan Sri Mulyani"
[Gambas:Video 20detik]
(upl/upl)