DPR Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Listrik

Jakarta - Kalangan DPR meminta pemerintah untuk menunda dulu kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang akan dilakukan pada triwulan I-2005 ini.DPR meminta pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencari alternatif lain untuk menutupi defisit biaya produksi, sehingga tidak semua dibebankan ke konsumen."Terus terang kami di Komisi VII terkejut soal rencana kenaikan TDL, tapi itu kan masih berupa pernyataan dan terbuka peluang pemerintah untuk membahasnya dengan DPR," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Alvin Lie.Hal itu diungkapkan Alvin, di sela rapat kerja (raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2006).Alvin menjelaskan, dalam pembahasan anggaran PLN, Komisi VII hanya menyetujui subsidi sebesar Rp 15 triliun, dari total defisit yang sebesar Rp 40 triliun."Subsidi tersebut sudah naik signifikan dari tahun lalu, kita hanya menyetujui sebesar itu karena keterbatasan anggaran," katanya.Diakui Alvin, dengan subsidi yang hanya Rp 15 triliun tersebut, ada gap sebesar Rp 25 triliun. Namun kekurangan ini diharapkan tidak dibebankan ke konsumen."Sebenarnya masih bisa dicarikan solusinya dengan menekan biaya PLN atau mencari penghasilan penerimaan lainnya dari PLN. Ini harus dikombinasikan, jadi tidak semuanya dibebankan pada TDL," paparnya.Alvin justru mempertanyakan, apakah pengajuan subsidi yang sebesar Rp 40 triliun hanya biaya produksi atau termasuk inefisiensi yang terjadi di PLN."Jangan sampai inefisiensi PLN dimasukkan dalam subsidi," tegasnya. (ir/)