Soal Omnibus Law, Menaker: Pak Jokowi Pilih Risiko, Bukan Cari Aman

Tim detikcom - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 22:05 WIB
Menaker Ida Fauziyah
Foto: dok. Kemnaker: Menaker Ida Fauziyah
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, membuka acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa petang (20/10) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan perwakilan Serikat pekerja/buruh (SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah.

"UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (20/10/2020).

Menaker Ida melanjutkan bahwa ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau sebetulnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja. Tidak membuat terobosan yang mengubah secara signifikan banyak hal.

"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," tutur Menaker.

"Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan, "kata Menaker Ida.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum APINDO, Haryadi Sukamdani dan Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai. Juga perwakilan serikat lainnya yaitu K-Sarbumusi, Federasi SP BUN, F-Kahutindo, beberapa SP/SB yang mengikuti secara virtual, serta dinas-dinas provinsi yang ketenagakerjaan. Hadir pula mendampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang beserta jajaran Kementerian.

(hns/dna)