.webp)
Wacana soal rencana menggabungkan PT INKA ke dalam PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali muncul. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, dia mengaku baru saja mendengar rencana percepatan penggabungan dua perusahaan ini.
Menurutnya kajian untuk rencana ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Pasalnya INKA dan KAI merupakan dua unit bisnis yang berbeda, dan tidak bisa dipaksa untuk digabungkan.
"Saya sejak awal sebenarnya tidak setuju INKA ini nanti menjadi anak perusahaan PT KAI. Karena KAI dan Inka ini dua model bisnis yang berbeda. Jadi tidak bisa diadopsi paksa. Sebenarnya, kalau bicara kluster transportasi darat, mestinya Perum Damri juga dijadikan anak usaha KAI dong," ujar Mufti dalam keterangannya, Minggu (25/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mufti mengatakan, yang sebenarnya harus dilakukan Kementerian BUMN justru memperkuat industri manufaktur. Aliansi BUMN manufaktur jauh lebih diperlukan ketimbang menempatkan INKA sebagai anak usaha KAI.
"Di tengah ketatnya persaingan sektor manufaktur global, yang harus dilakukan pemerintah semestinya memperkuat INKA, memperkuat PT Barata, dan BUMN manufaktur lainnya. Bukan kemudian INKA dijadikan anak usaha KAI," ujar Mufti.
Pasalnya, Mufti menilai, INKA saat ini cukup bagus perkembangannya. Buktinya, INKA bisa mendapatkan proyek perkeretaapian dan intermoda terintegrasi di Kongo yang bernilai ratusan triliun rupiah.
"Itu menjadi ajang unjuk gigi BUMN manufaktur untuk membangun infrastruktur terkait keseluruhan sistem perkeretaapian di Kongo. Bukan hanya sarananya, tapi juga infrastrukturnya," ungkap Mufti.
Sebelumnya, INKA juga sukses memenangkan tender kereta api di Malaysia, Thailand, Singapura, Bangladesh, Filipina, dan sebagainya. BUMN manufaktur kereta api itu masih yang terbaik dan terbesar di Asia Tenggara, serta menempati urutan 22 di dunia.
Wacana penggabungan INKA dan KAI sendiri pertama kali dicetuskan pada 2016, saat itu Menteri BUMN masih dijabat oleh Rini Soemarno. Namun hingga Rini selesai menjabat, rencana itu masih saja berupa kajian, belum ada realisasinya.
Sementara, detikcom sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian BUMN untuk mengkonfirmasi kabar digabungkannya INKA ke KAI. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari Kementerian BUMN.
(dna/dna)
