Kenaikan TDL Urusan Pemerintah

Yogyakarta - PLN tidak akan cawe-cawe soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL) karena menjadi urusan pemerintah. Yang pasti, PLN hanya memberi perhitungan soal kebutuhan subsidi agar roda operasionalnya bisa bergerak.Hal tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) PLN Eddie Widiono kepada wartawan di Hotel Inna Garuda di Jl Malioboro Yogyakarta, Jumat (20/1/2006). "Yang menaikkkan TDL bukan kami PLN, tapi itu keputusan pemerintah. Kami hanya memberikan perhitungan," kata Eddie.Eddie menjelaskan, PLN saat ini memerlukan kenaikan pendapatan agar bisa menjaga kelangsungan pasokan listrik, karena harga BBM yang tinggi. Apabila tidak punya pendapatan yang mencukupi untuk membeli BBM, maka operasional PLN akan terganggu. "Kalau kita tidak punya dana cukup, apa yang terjadi. Sekarang tergantung harga BBM kalau mencapai Rp 6.000/liter, kita membutuhkan sekita Rp 43 triliun. Jumlah itu sudah masuk subsidi sebesar Rp 15 triliun," jelasnya.Menurut Eddie, semua masalah yang dihadapi PLN saat ini sudah disampaikan pada pemerintah terutama masalah kelangsungan listrik sampai tahun 2006. Dari semua kebutuhan PLN itu, pemerintah akan memutuskan berapa subsidi yang akan dberikan dan berapa dana dari masyarakat. "Tapi kita sekarang sedang menekan dengan cara efisiensi. Berikutnya dari konsumen mana. Proses ini masih sedang berlangsung. Dan belum sampai seperti yang telah diberitakan di koran," tegas Eddie. (qom/)