Daya Beli Lesu di Tengah Pandemi, Aturan Pailit Perlu Direlaksasi?

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 28 Okt 2020 11:32 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk melindungi seluruh masyarakat. Kondisi force majeure tersebut berdampak terhadap berbagai jenis usaha termasuk di industri properti, dimana pengembang yang semula sehat tiba-tiba mengalami gangguan cashflow bahkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Meski dalam situasi force majeure COVID-19, namun di sisi lain kasus gugatan kepailitan terhadap pengembang properti justru terus meningkat. Setidaknya ada 20 perusahaan properti yang digugat pailit sejak awal tahun ini.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, maraknya kasus kepailitan khususnya di industri properti selain akibat kondisi dunia usaha yang sulit selama pandemi, juga karena mudahnya gugatan pailit dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa "apabila terjadi gagal bayar utang pada minimal dua kreditur, maka perusahaan dapat dipailitkan".

"Ketentuan itu membuat gugatan kepailitan menjadi sangat mudah, padahal jika kepailitan terjadi yang rugi bukan hanya pengembang tetapi juga ratusan pembeli lain yang tidak ikut menggugat, terlebih mereka yang belum melakukan akta jual beli. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan juga," ujar Totok dalam pembukaan diskusi webinar bertema "Relaksasi Pelaksanaan Kepailitan dalam Kondisi Force Majeur Pandemi COVID-19", Selasa (27/10).

Terlebih lagi, kata dia, saat ini kondisi Indonesia sedang dalam situasi pandemi yang sudah ditetapkan pula menjadi bencana non-alam. Oleh karena itu, REI mengharapkan adanya relaksasi aturan kepailitan ini selama masa pandemi, mengingat seluruh rakyat sedang sulit termasuk pelaku dunia usaha.

Totok menambahkan, industri properti merupakan industri strategis nasional yang mempunyai dampak multiplier terhadap 175 industri ikutan dan 350 industri kecil dan UMKM. Anggota REI kini berjumlah hampir 6.500 perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian cukup merata.

"Dari webinar ini kami berharap dapat dirumuskan mekanisme implementasi peraturan yang berkeadilan dengan memerhatikan kondisi force majeur pandemi COVID-19 sehingga tidak merugikan banyak pihak," kata Totok.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3