.webp)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Richard 'Mike' Pompeo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan di Jakarta hari ini. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan peluang bagi perusahaan-perusahaan AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia.
"Saya mendorong bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," kata Retno di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Mike Pompeo pun memberikan respons positif atas ajakan Retno. Menurutnya, Indonesia-AS yang sama-sama punya perekonomian berskala besar harus mempererat kerja sama baik di sektor investasi, maupun perdagangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami setuju bahwa kedua negara dengan skala ekonomi sebesar ini harus melakukan lebih banyak kerja sama di sektor perdagangan. Memang seharusnya lebih banyak lagi investasi dari AS di sini, terutama di sektor digital, energi, dan infrastruktur," jawab Pompeo.
Ia bahkan berjanji akan mewujudkan hal tersebut. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mewujudkannya," tutur Pompeo.
Selain itu, menurutnya pelaku usaha di AS sudah menyoroti proyek-proyek infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jumlahnya mencapai 250 proyek senilai US$ 327 miliar atau setara Rp 4.828 triliun (kurs Rp 14.765).
Namun, ia menyampaikan para pengusaha AS membutuhkan insentif sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
"Setiap negara ingin meraih keuntungan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, sektor swasta membutuhkan insentif yang tepat sebelum kita dapat terjun (berinvestasi)," terang Pompeo.
Ia juga menilai reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah dalam mempermudah kegiatan perekonomian akan sangat membantu kelancaran kerja sama ini. Harapannya, selain memberikan insentif, pemerintah Indonesia juga bisa meningkatkan transparansi, dan membasmi praktik-praktik korupsi.
"Agenda reformasi di Indonesia sangat membantu dalam hal ini. Kami berharap Anda terus mengambil langkah-langkah untuk memberantas korupsi, serta meningkatkan transparansi," tutup Pompeo.
(ara/ara)
