Putusan Menaker UMP Tak Naik Vs Ancaman Mogok Nasional

Vadhia Lidyana - detikFinance
Sabtu, 31 Okt 2020 07:30 WIB
Demo buruh membuat lalu lintas dari Bundaran HI arah Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, terhambat. Kendaraan tak bisa melintas dan harus mengalah tertahan di belakang barisan buruh yang menuntut kenaikan UMP ini.
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Surat itu ditujukan kepada gubernur tiap provinsi untuk menetapkan Upah Minimum (UMP) 2021 tak naik.

Oleh sebab itu, KSPI meminta para gubernur yang berwenang menetapkan UMP agar tak mengikuti SE tersebut, dan menaikkan UMP 2021.

"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran tersebut, maka kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6%, sedangkan angka inflansi mendekati 78%.

Menurut Said, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflasi 3%.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8%. Namun demikian, jika dirasa berat, bisa saja lebih rendah dari 8%. Misalnya 5 atau 7%, sesuai dengan kemampuan daerah dan jenis industri masing-masing.

"Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum, bisa saja tidak menaikkan upah minimum, sepanjang bisa membuktikan laporan keuangan perusahaan yang merugi. Supaya fair," lanjut Said Iqbal.

Disampaikan Said Iqbal, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat buruh (Mirah Sumirat, Ferry Nurzamli, dan Sunardi), bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Bahkan di dalam forum nasional yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tanggal 15 - 17 Oktober 2020, tidak ada keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut," kata Said Iqbal. Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan surat edaran tersebut.

Ancaman mogok nasional menyikapi UMP 2021 tak naik.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3