Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN memperbanyak komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Projo memandang, pendukung Jokowi kompeten untuk mengisi posisi tersebut.
Hal itu pun direspons Kementerian BUMN. Kementerian menyatakan, usulan itu sah-sah saja asal sesuai dengan kebutuhan perusahaan pelat merah.
"Permintaan dari Projo tersebut ya sah-sah saja. Semua kan pihak juga boleh mengusulkan untuk posisi-posisi komisaris ataupun direksi," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada detikcom, Jumat (30/10/2020).
"Tapi, kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaan membutuhkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki relawan yang ada kenapa tidak, kan yang penting profesional," jelasnya.
Arya mengatakan, pihaknya juga telah mengambil orang-orang dari Projo yang dianggap memiliki kapasitas dan memang dibutuhkan BUMN tersebut.
"Sepanjang dibutuhkan kita OK aja," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko sebelumnya meminta Kementerian BUMN untuk memperbanyak posisi direksi atau komisaris dari pendukung Jokowi. Sebab, pendukung Jokowi memiliki kompetensi untuk mengisi posisi tersebut.
"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," katanya.
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujarnya.
