Fakta Baru di Balik Putusan Menaker UMP 2021 Tak Naik

Vadhia Lidyana - detikFinance
Sabtu, 31 Okt 2020 10:00 WIB
Perempuan di Indonesia menjadi bagian yang ikut mendorong perekonomian nasional. Contohnya menjadi buruh pabrik.
Ilustrasi/Foto: AFP/Juni Kriswanto.
Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Sunardi dari unsur serikat pekerja/buruh mengaku tak pernah mengeluarkan rekomendasi tidak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Menurut Sunardi, keputusan tersebut ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

"Sudah dikirim ke Menteri dua keputusan (dari pengusaha dan buruh). Tiba-tiba kok akomodirnya hanya satu? Nah ini yang salah Bu Menteri karena mestinya yang ditetapkan dalam rapat dua-duanya itu diakomodir mestinya. Kok tiba-tiba hanya satu," ungkap Sunardi dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/10/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Depenas Mirah Sumirat mengaku terkejut ketika Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) soal UMP tak naik terbit.

"Saya menginformasikan tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak naiknya UMP 2021. Jadi ini sangat mengejutkan saya bahwa selaku anggota Depenas apabila ada kalimat dari siapapun atau dari pejabat bahwa ada rekomendasi dari Depenas, itu sangat-sangat mengejutkan," ungkap Mirah.

Dalam hal ini, Mirah juga menepis pernyataan bahwa SE Menaker tersebut didasari oleh hasil diskusi dengan Depenas.

"Jadi kalau ada statement bahwasanya ini sudah direkomendasi Depenas terkait tidak ada kenaikan UMP 2021 itu artinya bohong, mengada-ada," tegasnya.

Mirah membeberkan, pada 16 Oktober 2020 lalu, Dewan Pengupahan se-Indonesia melakukan rapat pleno dengan pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dari rapat pleno itu, dihasilkan dua pendapat dari serikat pekerja (UMP 2021 naik) dan Apindo (UMP 2021 tak naik). Ketika SE Menaker tersebut, ia pun mengaku terkejut. Ia menilai keputusan pemerintah menunjukkan tak adanya kepedulian.

"Kemudian dari SE Menaker tidak ada kenaikan. Ini membuat kekecewaan. Kami sangat marah sekali karena pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi COVID-19," ucap Mirah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun langsung buka suara. Apa kata Ida? Langsung klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2