Jumlah utang pemerintah meningkat drastis di tahun 2020. Hal itu disebabkan melebarnya defisit fiskal dari yang sebelumnya ditarget 1,76% terhadap produk domestik (PDB) menjadi 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun.
Pelebaran defisit APBN ini diambil pemerintah seiring kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun. Di satu sisi, pendapatan pemerintah mengalami penurunan yang signifikan akibat dunia usaha banyak yang terdampak COVID-19.
Bertambahnya jumlah utang pemerintah ini pun mendapat sorotan banyak khalayak, bahkan ada juga yang nyinyir. Padahal, penambahan utang ini menjadi salah satu skema pemerintah menyelamatkan seluruh jiwa Indonesia di tengah COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada saja orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang. Ya nggak apa-apa wong itu utang untuk selamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Studium Generale 2020: Rekacipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas secara virtual, Senin (2/11/2020).
Menurut Sri Mulyani, peningkatan jumlah utang pemerintah saat ini juga salah satunya untuk mengamankan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari total belanja APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat maupun pengusaha yang terdampak COVID-19.
"Artinya APBN itu instrumen pada saat dunia, Indonesia, ekonomi dan masyarakat sedang sulit dia step in. Waktu ekonomi jatuh kita angkat, waktu ekonomi boom tinggi kita dinginkan," jelasnya.