.webp)
Pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, bisnis perhotelan salah satu sektor yang dikecualikan dari kewajiban menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.
Namun, menurut Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran yang jadi catatan adalah kerancuan pada kebijakan Anies.
"Sebenarnya kalau kita melihat disampaikannya Gubernur mengatakan (pengusaha hotel) boleh (tidak menaikkan UMP) itu kita apresiasi, kita terima kasih. Namun di sini akan menjadi kerancuan dengan adanya SK (Surat Keputusan Gubernur), kan SK-nya (UMP) naik ya. Masalah kebijakan ini kan menjadi masalah di dunia usaha polemiknya," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan bahwa di surat keputusan Anies mengenai UMP tidak ada bahasa yang tegas mengatakan bisnis perhotelan dikecualikan dari kenaikan UMP. Pernyataan bisnis hotel dikecualikan dari kewajiban menaikkan UMP disampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah. Namun pengusaha hotel harus mengajukan ke Disnaker bahwa perusahaannya tidak mampu menaikkan UMP 2021.
"Nah kalau nggak ditulis perkecualiannya nanti dibuatin lagi syarat tertentu yang nggak bisa juga nanti dibuktikan, kan repot juga dalam kondisi kayak gini. Itu yang selalu jadi masalah dinamika di dalam birokrasi. Jadi tidak ada bahasanya yang langsung to the point, nggak naik ya nggak naik gitu lho, atau naik ya naik gitu lho," sebutnya.
Jadi mekanismenya, pengusaha harus mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menyatakan perusahaannya tidak mampu menaikkan UMP.
"Kan bahasanya begitu, 'kalau ada yang merasa nggak sanggup (menaikkan UMP) ya nanti ajukan saja, kan ada mekanismenya' kan selalu bicaranya seperti itu. Tapi dalam proses mekanisme itu tidak mudah juga untuk melakukannya. Ini yang selalu jadi masalah di dunia usaha," tambahnya.
(toy/zlf)
