BI Sudah Beli Surat Utang Pemerintah Nyaris Rp 500 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 04 Nov 2020 11:14 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengungkapkan, pihak BI sudah membeli surat berharga negara (SBN) dalam rangka memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah hampir Rp 500 triliun.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara kunci dalam acara Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Destry mengatakan, pembelian SBN oleh BI di pasar ini tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) antara BI dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"BI sudah melakukan pembelian SBN dalam rangka PEN sekitar Rp 500 triliun berdasarkan 2 SKB, termasuk kami masuk pasar SBN ketika masif capital outflow," kata Destry.

Ada 2 SKB yang telah disepakati, yaitu pada tanggal 16 April 2020 yang menyepakati BI bisa membeli SBN di pasar perdana. Kemudian SKB pada tanggal 7 Juli 2020 yang menyepakati BI membeli SBN langsung untuk kebutuhan sektor public goof dari skema burden sharing atau berbagi beban dengan pemerintah.

Adapun, jumlah SBN yang dibeli BI saat ini meningkat dari posisi per 13 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp 291,3 triliun.

Selain itu, Destry juga mengungkapkan ada lima dukungan BI dalam menjaga perekonomian nasional di tengah pandemi Corona. Pertama, membuka secara bertahap sektor produktif, potensial dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Kedua, percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sisa tahun 2020. Destry menyoroti mengenai dana pemerintah daerah sebesar Rp 239 triliun masih mengendap di kas daerah atau perbankan.

"Oleh karena itu kedepan kalau kita ingin percepat pembangunan maka dana itu harus kembali ke sektor riil," katanya.

Ketiga, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Keempat, optimalisasi restrukturisasi kredit bagi dunia usaha. Dan kelima, digitalisasi sistem pembayaran.

"Kami dari kebijakan moneter terus komitmen menjaga terkait inflasi maupun stabilitas nilai tukar rupiah," ungkapnya.



Simak Video "Siap-siap Pekan Depan Kemenkeu Lelang SUN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/zlf)