Soal Seruan Boikot Produk Prancis, Pengusaha Bebaskan Konsumen

Soal Seruan Boikot Produk Prancis, Pengusaha Bebaskan Konsumen

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 04 Nov 2020 16:09 WIB
Massa dari sejumlah ormas Islam di Surabaya gelar aksi di depan Kantor Konsulat Kehormatan Bidang Perdangangan Prancis. Mereka menyerukan boikot produk-produk Prancis.
Foto: Deny Prastyo Utomo
Jakarta -

Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam berujung seruan boikot produk Prancis. Seruan ini juga sampai ke Indonesia.

Seruan itu tak hanya merugikan Prancis namun juga para pelaku usaha yang sudah terlanjur membeli produk-produk Prancis dan menjajakannya di ritel.

Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (APRINDO) menyerahkan keputusan pada masing-masing konsumen apakah mau mengikuti seruan boikot tersebut maupun tidak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyoal produk asal Prancis yang ada, kami menghormati keputusan konsumen apakah akan membeli atau tidak atas produk dari Prancis yang dijual di gerai ritel modern. Karena merupakan hak pilihan dan keputusan konsumen atau individu yang menentukan dalam berbelanja," ujar Ketua Umum APRINDO Roy N. Mandey kepada detikcom, Rabu (4/11/2020).

APRINDO juga meminta ketegasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha atas hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memprovokasi dan cenderung anarkis.

ADVERTISEMENT

"Aksi ini tidak memberikan suatu manfaat apapun, justru makin membebani perekonomian khususnya sektor perdagangan, yang saat ini sedang diupayakan pemerintah agar dapat terjadi peningkatan dan kestabilan konsumsi rumah tangga sebagai poin kontributor sebesar 57,6% dari produk domestik bruto (PDB), di tengah lesunya demand dan market akibat pelemahan daya beli atau menahan konsumsi di masa pandemi ini," imbuhnya.

Meski begitu APRINDO mendukung sikap pemerintah RI yang tegas mengecam pernyataan Macron. Menurut APRINDO, pernyataan Macron tersebut tidak sejalan dengan nilai kesakralan dan simbol agama yang harus segera dihentikan.

"Kami meminta agar pemerintah RI terus aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Prancis untuk menindaklanjuti sikap tegas, yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo pada beberapa hari lalu," tuturnya.

Soal hubungan perdagangan antara Indonesia-Prancis yang telah berjalan selama ini, APRINDO berharap mekanisme perdagangan bilateral kedua negara tetap dapat berjalan wajar dan normal.

"Biarlah perdagangan berjalan seperti biasanya dan normal," sambungnya.

(ara/ara)

Hide Ads