.webp)
Pemerintah Indonesia mengaku tidak akan memboikot produk Prancis seperti seruan yang sedang ramai saat ini. Pihaknya tidak ingin memperkeruh suasana pasca Presiden Prancis, Emmanuel Macron memberikan pandangannya tentang Islam.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar mengatakan saat ini sulit membedakan asal dari mana munculnya sebuah produk. Misalnya merek asal Prancis yang ada di Indonesia, belum tentu pemiliknya juga berasal dari negara yang sama.
"Kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A dan negara B hampir tidak mungkin ya. Contohnya ada sejumlah produk yang ada di Indonesia, katakan dari segi merek dan paten dari suatu negara tertentu, tapi kemudian bagaimana kalau itu investasi dan proses produksinya justru sudah dilakukan di Indonesia," tuturnya dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagi pula, Indonesia ingin meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga aksi boikot-boikot produk dari Prancis itu tidak akan dilakukan.
"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi. Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak dilakukan pemerintah," kata Mahendra.
Pemerintah juga tidak akan menarik Duta Besar Indonesia untuk Prancis kembali ke Tanah Air. Menurutnya, keberadaan diplomasi dan hubungan komunikasi tetap harus dijaga, apalagi dalam kondisi seperti ini.
"Jangan justru mempersulit dengan tidak adanya komunikasi dan hubungan diplomasi. Jadi kami tidak mempertimbangkan opsi itu," paparnya.
Meski begitu, pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak terima dengan pernyataan Macron tentang Islam itu. Sampai saat ini Indonesia masih menunggu respons baik dari Prancis.
"Indonesia benar-benar tidak dapat menerima pernyataan yang jelas menyinggung. Kita tidak dapat menerima satu pernyataan yang tidak menunjukkan toleransi beragama yang berbeda," tandasnya.
(zul/zlf)
