.webp)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Indonesia resesi dikarenakan kurangnya koordinasi para menteri sektor ekonomi pemerintahan kabinet Indonesia Maju.
Indonesia resmi resesi karena realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 minus 3,49%. Dengan begitu, ekonomi nasional dua kali berturut-turut minus setelah di kuartal II minus 5,32%.
"Ini semua adalah lemahnya pengawasan atau kontrol presiden, tidak. Karena sudah ada menko, artinya yang bertanggung jawab di tengah resesi dan bertanggung jawab ekonomi dan sebagainya, kesusahan kita harusnya dilimpahkan ke Menko Perekonomian," kata Dedi saat menjadi pembicara di Polemik Trijaya tentang Efek Resesi di Tengah Pandemi, Sabtu (7/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, dirinya pun menilai bisa saja terjadi reshuffle atau perombakan jajaran menteri di kabinet Indonesia Maju.
"Ya menurut saya itu (reshuffle) bukan sesuatu yang memalukan, bukan aib, kalau kondisinya adalah situasi tidak terjaga, performance tidak signifikan, tidak ada salahnya presiden mengganti orang yang progresif, terutama mereka yang tempatkan posisi strategis di ekonomi," katanya.
Dia menilai, para menteri yang berpotensi terkena reshuffle mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.
