DPR Kritik Kebijakan Pemerintah Tangani Corona: Banyak Pengusaha Pamit

DPR Kritik Kebijakan Pemerintah Tangani Corona: Banyak Pengusaha Pamit

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 12 Nov 2020 15:43 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona mendapat kritik dari DPR. Pasalnya banyak pengusaha yang bangkrut.

Kritik DPR tersebut dilontarkan meski pertumbuhan ekonomi di kuartal III lebih baik dibanding pada kuartal II.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, banyak pengusaha berguguran. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tak mampu menahan pengusaha-pengusaha untuk tetap bertahan.

"Tapi kenyataan, faktanya, Ibu Menteri teman-teman saya di Kadin yang middle low, mereka satu-persatu pamit dari dunia usaha," katanya dalam rapat Komisi XI, Kamis (12/11/2020).

"Satu-satu yang tadinya ada 2-3 gerainya, restoran kafenya, satu-satu sudah pamit mulai bulan Juni, Agustus, September, Oktober dan tidak terjangkau kebijakan yang kita rumuskan bersama di sini untuk menahan supaya mereka tetap bisa eksis," sambungnya.

Ia pun mempertanyakan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk sektor korporasi. Ia bertanya, sejauh mana penyerapan anggaran tersebut.

"Karena itu pertanyaan kami mendasar, dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk sektor korporasi sejauh mana penyerapannya karena kita melihat ada istilah kawan lama. Jadi yang di-call perbankan mereka yang sudah menjadi nasabah dan dijadikan bagian instrumen penyerapan alokasi anggaran PEN yang digelontorkan pemerintah melalui Himbara," jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, APBN 2020 sudah akan habis. Maka itu, ia meminta agar pemerintah menekan pembiayaan dan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Apa lagi, lanjutnya, utang pemerintah sudah cukup besar.

"Bu Menteri karena kita sudah di penghujung dari APBN mungkin lebih concern di sisa-sisa waktu itu pembiayaan itu bisa ditekan. Kita kan sudah bisa menilai mana anggaran kementerian lembaga baik itu program PEN yang sudah tidak mungkin dipaksakan sudah, jangan, jangan dilakukan," ujarnya.

"Kita utang, biasanya di-range Rp 400 triliun sekarang kita di angka Rp 1.000 lebih apabila kita November kita sudah bisa melihat profil kementerian lembaga maupun program PEN sendiri tidak dapat menyerap, kita optimalkan saja dan kita tekan defisitnya," jelasnya. (acd/zlf)


Hide Ads