Jakarta -
Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 115 situs investasi berjangka. Dengan begitu, maka Bappebti telah memblokir 1.029 situs investasi berjangka bodong alias tak berizin.
Kepala Bappebti, Sidharta Utama mengatakan pemblokiran 115 situs investasi berjangka bodong ini dilakukan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.
"Pengawasan siber dan pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," kata dia dalam keterangan resminya yang dikutip detikcom, Jakarta, Selasa (7/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sidharta mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di bidang PBK wajib mendapatkan izin dari Bappebti, serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.
"Meskipun banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun perlu diketahui bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka," jelasnya.
"Kegiatan tersebut termasuk promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tambahnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist mengatakan pihaknya akan terus membersihkan situs-situs bodong agar tidak dapat diakses di Indonesia.
Dia mengungkapkan modus para perusahaan investasi berjangka bodong ini menjalankan aksinya di tanah air.
"Pialang berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker (IB) sebagai perwakilan di Indonesia. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," kata Syist.
Selain itu, Syist bilang banyak situs investasi berjangka bodong yang beroperasi dengan nama yang mirip-mirip dengan perusahaan yang sudah mendapat izin usaha dari Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situs bodong ini juga dibuat menarik minat masyarakat dan menawarkan paket-paket investasi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, situs bodong kebanyakan menjanjikan keuntungan tetap atau fix income di luar batas kewajaran.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka untuk lebih berhati-hati dan mempelajari terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan. Lalu, masyarakat juga bisa mencari tahu tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, serta kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan.
Masyarakat juga diharapkan dapat mempelajari tentang wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.
Satu lagi, sebelum memutuskan investasi, Syist mengatakan masyarakat juga dapat melihat profil dan legalitas perusahaan melalui situs resmi Bappebti di https://www.bappebti.go.id.
.webp)
