Kemnaker Targetkan Sertifikasi Profesi Diakui di Level Internasional

Yudistira Imandiar - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2020 20:03 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Sertifikasi kerja dapat menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menargetkan sertifikasi kompetensi kerja dari Lembaga Serifikasi Profesi (LSP) bisa memperoleh pengakuan kompetensi di level internasional.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertema 'Sertifikasi Sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten' di Jakarta.

"Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan main-main dengan proses sertifikasi karena hal ini akan menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global. Apabila melihat data Perkembangan LSP terlisensi sampai tahun 2020, ada sebanyak 1.711 LSP baik LSP P3, LSP P2, dan LSP P1," kata Ida dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).

Ida menjelaskan BNSP memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi tenaga kerja. Oleh sebab itu ,ia meminta BNSP tanggap pada perkembangan dunia industri.

Sistem sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini, kata Ida, masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hal itu menurutnya menjadi tantangan bagi anggota BNSP dan LSP.

"Harus terus dilakukan perbaikan, harmonisasi, pengembangan sistem sertifikasi, dan pengakuan kompetensi sebagai target kinerja untuk ke depannya. Terutama untuk pengakuan kompetensi yang bersifat internasional yang harus menjadi target kita bersama," ulas Ida.

Menteri kelahiran Mojokerto, Jawa Timur itu meminta LSP selalu menjaga integritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kerja. Sebab, integritas LSP memengaruhi kualitas dan kredibilitas sertifikasi yang dikeluarkan.

"Untuk itu, integritas yang tinggi LSP berlisensi yang diberikan oleh pemerintah melalui BNSP harus tetap dijaga dan pernyataan kompeten yang diberikan ke tenaga kerja menjadi tanggung jawab besar oleh LSP dan BNSP," pesan Ida.

Ketua BNSP Kunjung Masehat menerangkan sertifikasi kompetensi selain meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu.

"Sistem sertifikasi kompetensi ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kerja dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pengembangan industri di Indonesia, sehingga dapat memperkecil atau menghilangkan jarak (gap) dan ketidak sesuaian (mismatch) antara tenaga kerja dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA)," papar Masehat.

Ia menguraikan selama tahun 2020 BNSP telah melakukan berbagai program di bidang lisensi, antara lain asesmen jarak jauh untuk 94 LSP, lisensi awal untuk 277 LSP, relisensi untuk 178 LSP, dan penyaksian uji terhadap 171 LSP. Sementara itu di bidang sertifikasi, BNSP menggelar pelatihan Asesor Kompetensi (Askom) dengan anggaran BNSP untuk 40 orang, pelatihan Askom anggaran mandiri untuk 2.995 orang, RCC anggaran BNSP untuk 300 orang, kegiatan Recogntion Current Competency (RCC) anggaran mandiri untuk 1.885 orang, dan sertifikasi asesi sebanyak 447.767 orang.

"Bidang Data dan Informasi, pemasangan iklan layanan masyarakat di 8 kota (Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Kupang, Makassar, Pontianak), " imbuh Masehat.

Dalam Rakor LSP tersebut, Menaker turut menyerahkan sertifikasi kompetensi kerja kepada perwakilan enam LSP, antara lain LSP Kesehatan Indonesia, Housekeeper, Batik, Musik Indonesia, K3 Oshe Indonesia, dan PD Lintas Benua.

Salah satu penerima sertifikasi kompetensi bidang musisi, yakni Doa Di Badai Hollo atau lebih dikenal Badai 'Kerispatih'. Menurutnya, sertifikasi kompetensi yang diterimanya telah melegitimasi dirinya secara profesi dan bisa lebih bersinergi luas dengan industri musik Indonesia maupun di Asia Tenggara.

(akn/hns)