Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan penyebab utang pemerintah bengkak. Tercatat hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun.
Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan pandemi COVID-19 sebagai penyebab utang membengkak. Meningkatnya utang pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara-negara lain yang terdampak Corona.
"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani COVID, dan bantu masyarakat," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, 19 November 2020.
Baca juga: Duh! Utang Luar Negeri RI Bengkak |
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan banyak negara menjadikan anggaran negara sebagai senjata terakhir menangani pandemi Corona. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19.
Defisit APBN meningkat drastis ke level 6,34% terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun dari yang sebelumnya ditargetkan di level 1,76% atau setara Rp 307,2 triliun.
Peningkatan defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan belanja yang meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun. Defisit juga diartikan sebagai selisih dari penerimaan dan belanja negara, untuk menutupi selisih itu maka pemerintah akan melakukan pembiayaan atau utang.
Selanjutnya tentang pelebaran defisit APBN. Langsung klik halaman berikutnya.
