Ahok Respons Heboh Premium Mau Dihapus, Utang Pemerintah Bengkak

Berita Terpopuler

Ahok Respons Heboh Premium Mau Dihapus, Utang Pemerintah Bengkak

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 20 Nov 2020 21:00 WIB
Pemerintah lagi-lagi mengungkapkan soal rencana kenaikan harga BBM subsidi pada bulan Juni 2013 mendatang. Harga bensin premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter, dan solar harganya menjadi Rp 5.500/liter.
Foto: 20Detik: Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama
Jakarta -

Berita terpopuler detikFinance Jumat (20/11/2020) tentang heboh kabar BBM Premium mau dihapus 1 Januari 2021. Namun, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kabar tersebut tidak benar.

Selain itu, berita terpopler lainnya tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan utang pemerintah yang membengkak imbas pandemi COVID-19. Kemudian, ada pula berita terpopuler tentang Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang baru.

Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca berita terpopuler detikFinance berikut ini. Langsung klik halaman selanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabar bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium akan dihapus ramai belakangan ini. Kabarnya, Premium akan dihapus untuk Jawa, Madura dan Bali (Jamali) pada 1 Januari 2021 dan diikuti wilayah lain.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara. Saat dikonfirmasi, Ahok menjawab jika hal itu tidak benar. Ahok pun meminta agar hal itu dikonfirmasi ke direksi Pertamina

"Setahu saya tidak benar. Cek ke direksi atau corcom," kata Ahok kepada detikcom, Jumat (20/11/2020).

Baca selengkapnya di sini: Ada Kabar Premium Mau Dihapus, Ini Jawaban Ahok

Langsung klik halaman selanjutnya

Pandemi Corona berhasil menjadi penyebab utang pemerintah bengkak. Meningkatnya utang pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara-negara yang terdampak Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara menjadikan APBN sebagai senjata terakhir menangani pandemi Corona. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan anggaran penanganan.

Hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani Buka-bukaan Penyebab Utang Pemerintah Bengkak

Langsung klik halaman selanjutnya

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini, Jumat (20/11/2020). Ada sejumlah agenda dalam rapat ini, salah satunya pergantian pengurus perusahaan.

Dalam rapat ini, pemegang saham menyetujui penunjukan Prasetio sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Ia menggantikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebelumnya Fuad Rizal.

Baca selengkapnya di sini: Sah! Erick Thohir Tunjuk Prasetio Jadi Dirkeu Garuda


Hide Ads