Hindari 'Kebobolan' Lagi, Pemerintah Mau Pangkas Libur Akhir Tahun

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 24 Nov 2020 06:11 WIB
Cuti Bersama
Ilustrasi/Foto: Fuad Hasim

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengurangan libur panjang ini akan berdampak pada para pengusaha, terutama yang sudah mempersiapkan beberapa program menarik untuk akhir tahun.

"Ya pastinya berdampak, sebetulnya itu kan pengganti libur Lebaran, otomatis pasti ada dampaknya," ungkap Hariyadi ketika dihubungi detikcom.

Menurut Hariyadi, pemerintah semestinya mencontoh Turki yang tetap membuka pariwisatanya di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat.

"Saya selalu bilang coba deh lihat Turki. Nah Turki itu termasuk negara yang membuka pariwisatanya, tapi dia bisa mengendalikan (COVID-19)," ujar Hariyadi.


Menurutnya, upaya membuka-tutup pengetatan kegiatan, termasuk mengurangi libur justru akan mengacaukan kinerja beberapa sektor terkait.

"Kalau kita buka-tutup, buka-tutup terus pengetatan atau PSBB ini, termasuk mengurangi liburan itu kan juga dalam rangka mencegah, nah itu impact-nya akan nggak bagus untuk semuanya. Tak hanya pariwisata, semua kena," tegasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah tetap memberi peluang bagi sektor pariwisata bangkit. Namun, hal itu juga dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan, penguatan pelacakan (tracing) dan perawatan pasien COVID-19 (treatment) dari pemerintah.

Hariyadi menegaskan, pemerintah juga harus menekan klaster-klaster di masyarakat yang berisiko tinggi menjadi sumber penyebaran baru COVID-19. Ia bahkan menyinggung peristiwa keramaian di Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar) lalu, di mana Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab merayakan pernikahan anaknya, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang melahirkan kerumunan massa.

"Yang jadi masalah kan sekarang banyak klaster-klaster penduduk yang berisiko tinggi sebagai penyebaran tapi nggak pernah dituntaskan. Contohnya itu kawasan padat penduduk, pasar-pasar tradisional tidak disiplin. Terus kemarin klaster Petamburan kayak gitu mesti dituntaskan. Kalau nggak nanti ya nggak akan selesai-selesai, dan itu berat," ucap Hariyadi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3