Angka Pengangguran di DKI Paling Tinggi, Ini Kata Anies

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 24 Nov 2020 13:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling banyak ada di DKI Jakarta, yakni mencapai 10,95% pada Agustus 2020 atau di atas rata-rata nasional yang di level 7,07%. Hal itu pun juga diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Apa kata Anies?

"Walaupun kita menghadapi situasi yang sulit karena ada unemployment rate yang cukup tinggi, lebih dari 10%, tapi di sisi lain pasokan kebutuhan pokok pasti hadir. Sehingga tidak menghasilkan keresahan, dan ini sudah dilakukan sejak April," ungkap Anies dalam webinar Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Anies mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta memasok Bansos secara rutin untuk 2,4 juta kepala keluarga di DKI. Artinya, 2/3 warga DKI terus dipasok Bansos secara rutin.

"Ada 3,6 juta kepala keluarga di Jakarta, 2,4 juta mendapatkan bantuan sembako secara reguler dari pemerintah, baik Pemprov maupun Kemensos. Yang terima 2/3 keluarga di Jakarta mendapatkan support rutin sembako. Inilah yang ikut menjaga stabilitas di Jakarta," tutur Anies.

Oleh sebab itu, ia mengatakan apa yang sudah diupayakan Pemprov DKI demi menciptakan stabilitas di Ibu Kota selama ini tidaklah gratis. Akan tetapi, semuanya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Ini sebuah langkah prevensi untuk menghasilkan stabilitas. Jadi stabilitas itu tidak gratis, tapi costly. Tapi inilah biaya yang harus kita lakukan supaya masyarakat di Jakarta survive," ujarnya.

Secara keseluruhan, Anies menilai upaya yang sudah dilakukan Pemprov DKI untuk mendukung warganya menghadapi pandemi COVID-19 berjalan lancar.

"Umumnya mereka yang menghadapi masalah adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan dan saving. Sehingga ketika income-nya harian, kemudian perekonomiannya terganggu, maka siklus untuk mereka bisa beroperasi sebagai rumah itu terganggu. Nah di situlah intervensi pemerintah, dengan data-data yang ada saat ini cukup baik. Sehingga sekarang ini berjalan dengan smooth," tutup dia.

(zlf/zlf)