Respons Anies Soal Tingkat Pengangguran DKI Tertinggi di RI

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 25 Nov 2020 08:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi soal kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab, Selasa (17/11/2020).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT DKI mencapai 10,95% pada Agustus 2020 atau di atas rata-rata nasional yang di level 7,07%.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, Pemprov DKI memasok bantuan sosial (Bansos) kepada warga DKI secara rutin, salah satu tujuannya untuk meredam keresahan warga yang menganggur.

"Walaupun kita menghadapi situasi yang sulit karena ada unemployment rate yang cukup tinggi, lebih dari 10%, tapi di sisi lain pasokan kebutuhan pokok pasti hadir. Sehingga tidak menghasilkan keresahan, dan ini sudah dilakukan sejak April," ungkap Anies dalam webinar Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Ia mengatakan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI memasok Bansos secara rutin untuk 2,4 juta kepala keluarga di DKI. Artinya, 2/3 warga DKI terus dipasok Bansos secara rutin.

"Ada 3,6 juta kepala keluarga di Jakarta, 2,4 juta mendapatkan bantuan sembako secara reguler dari pemerintah, baik Pemprov maupun Kemensos. Yang terima 2/3 keluarga di Jakarta mendapatkan support rutin sembako. Inilah yang ikut menjaga stabilitas di Jakarta," ujar Anies.

Dengan langkah itu, ia menuturkan bahwa segala upaya Pemprov DKI dalam menciptakan stabilitas di Ibu Kota tidaklah gratis. Akan tetapi, semuanya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Ini sebuah langkah prevensi untuk menghasilkan stabilitas. Jadi stabilitas itu tidak gratis, tapi costly. Tapi inilah biaya yang harus kita lakukan supaya masyarakat di Jakarta survive," tutur dia.

Oleh sebab itu, Anies menilai upaya yang sudah dilakukan Pemprov DKI untuk mendukung warganya menghadapi pandemi COVID-19 selama ini berjalan dengan lancar.

"Umumnya mereka yang menghadapi masalah adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan dan saving. Sehingga ketika income-nya harian, kemudian perekonomiannya terganggu, maka siklus untuk mereka bisa beroperasi sebagai rumah itu terganggu. Nah di situlah intervensi pemerintah, dengan data-data yang ada saat ini cukup baik. Sehingga sekarang ini berjalan dengan smooth," tandas Anies.

(zlf/zlf)