Melihat Lagi Kebijakan Ekspor Benih Lobster Menteri KKP Edhy Prabowo

Rosmha Widiyani - detikFinance
Rabu, 25 Nov 2020 15:26 WIB
Edhy Prabowo Korupsi, Tengelamkan
Foto: tim detikcom/Melihat Lagi Kebijakan Ekspor Benih Lobster Menteri Edhy Prabowo
Jakarta -

Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. Kabar tertangkapnya politisi Partai Gerindra tersebut menjadi salah satu topik dalam Google Trend.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penangkapan ini terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster yang dibuat Menteri Edhy Prabowo. Kebijakan ekspor benih lobster di masa Menteri Edhy pun menjadi perbincangan warga net.

"Berkait ekspor benur. Tadi pagi jam 01.23 WIB, ada beberapa dari KKP dan keluarga," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Rabu (25/11/2020).

Kebijakan ekspor benih lobster atau benur tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Aturan membahas pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.

Izin ekspor benih lobster Menteri KKP Edhy Prabowo tercantum di pasal tiga dalam aturan yang memancing pro kontra tersebut. Ekspor benur disebut hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized System Code 0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan," tulis aturan itu.

Berikut ketentuan ekspor benih lobster Menteri KKP Edhy Prabowo:

1. Kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap

2. Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda

3. Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis

4. Pembudidayaan harus dilaksanakan di:

a. Provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda
b. Lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Pembudi Daya harus melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (Panulirus spp.) yang dibesarkan

6. Ukuran Lobster (Panulirus spp.) yang dilepasliarkan disesuaikan dengan ukuran Lobster (Panulirus spp.) hasil panen

7. Pelepasliaran Lobster (Panulirus spp.) dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut

8. Pelepasliaran Lobster (Panulirus spp.) dilakukan oleh Pembudi Daya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya

9. Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap

10. Pembudi Daya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

(row/erd)