Rapat Perdana di KKP, Luhut Bahas Kelanjutan Ekspor Benih Lobster

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 27 Nov 2020 18:35 WIB
ekspor benih lobster
Foto: Zaki Alfarabi/Tim Infografis
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru saja selesai menggelar rapat perdana dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Luhut sendiri merupakan Menteri KKP Ad Interim.

Ditemui usai rapat, Luhut mengetakan dirinya melakukan koordinasi dengan para pejabat KKP agar tidak ada program kebijakan yang terhenti. Meskipun posisi kepemimpinan di KKP masih kosong, dan ditangani Luhut.

Seperti diketahui Menteri KKP sebelumnya, Edhy Prabowo baru saja diciduk oleh KPK karena kasus korupsi benih lobster.

"Tadi saya rapat pertama dengan semua Eselon I untuk melihat jangan ada pekerjaan yang terhenti semua prosesnya," ujar Luhut di gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

Luhut juga mengaku dirinya membahas soal ekspor benih lobster yang menjadi masalah dan membuat Edhy Prabowo tersandung korupsi. Dia mengatakan sejauh ini aturan yang dibuat memang tidak ada yang salah. Dia menegaskan aturan yang dibuat sangat bisa dinikmati masyarakat manfaatnya.

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi sudah kita cek tadi, tadi saya tanya pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut.

Namun, dia mengatakan pihaknya dan KKP akan melakukan evaluasi soal kebijakan ekspor benih lobster, apakah akan diteruskan atau tidak. Sampai sekarang, kebijakan ekspor benih lobster masih dihentikan untuk sementara waktu.

"Nah kalau ada mekanisme yang salah itu sedang kita evaluasi. Kan sekarang juga dihentikan, mungkin dalam beberapa waktu, setelah nanti evaluasi, kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan," ungkap Luhut.

Meski menyebutkan secara aturan tidak ada yang salah, namun ada mekanisme yang dianggap salah dan melenceng dari kebijakan ini.

Hal itu menurutnya terjadi pada proses pengangkutan benih lobster yang terindikasi ada praktek monopolinya. Dia mengatakan evaluasi kebijakan ini akan dilakukan hingga minggu depan.

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi. Pak Sekjen dengan tim sedang evaluasi, nanti di minggu depan di laporkan ke saya, nanti ditentukan lanjut atau tidak," kata Luhut.

(dna/dna)