Menaker Beberkan Pengangguran RI Tembus 9,7 Juta Orang

Vadhia Lidyana - detikFinance
Minggu, 29 Nov 2020 10:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) di Labuan Bajo.
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan, pandemi virus Corona (COVID-19) menyebabkan angka pengangguran Indonesia meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 9,7 juta orang di Indonesia menganggur per Agustus 2020 lalu.

"Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020 ada sekitar 138 juta angkatan kerja, yang terdiri dari 128 juta penduduk yang bekerja dan 9,7 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07%. Ada kenaikan jumlah penganggur dan TPT yang signifikan, ini akibat dampak pandemi," ungkap Ida dalam webinar Kompas Talks dengan Kagama, Sabtu (28/11/2020).

Dari sisi dampak pandemi secara langsung, BPS juga mencatat 29,12 juta penduduk Indonesia dengan usia kerja yang terdampak.

"Hal ini tentu menambah beban di sektor ketenagakerjaan. Selain itu, ada tambahan 2- 2,5 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya," jelas Ida.

Ida juga membeberkan, persoalan lain yang dialami di sektor ketenagakerjaan ialah kompetensi dan produktivitas pekerja Indonesia yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.

"Data menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal. Menurut data ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja kita masih rendah bahkan di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah bawah. Tingkat produktivitas pekerja kita juga di bawah negara pesaing kita seperti Vietnam," ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang ia sampaikan, nominal upah minimum di Indonesia pun tak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan pekerja Tanah Air.

"Survei yang dilakukan kepada para pelaku usaha di Indonesia hasilnya menunjukkan mayoritas responden merasa bahwa nilai upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja," imbuh dia.

Adapun penyebab dari persoalan kompetensi itu ialah latar belakang pekerja Indonesia yang sebagian besar masih berpendidikan SMP ke bawah.

"Masih besarnya persentase pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah mengakibatkan banyak pekerja yang masih memiliki skill atau kompetensi rendah. Meskipun ada sedikit angin segar untuk masa depan apabila kita melihat pada profil pemuda berumur 16-30 tahun yang bekerja, di mana sudah lebih dari 60% yang berpendidikan SMA ke atas," pungkasnya.

(zlf/zlf)