.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural. Untuk merealisasikan itu, dia mau regulasi yang terlalu rumit bisa dipangkas. Ia juga menyinggung soal PNS.
"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," kata Jokowi dalam sambutannya di peringatan HUT ke-49 Korpri, yang disiarkan di Youtube Humas Jabar, Minggu (29/11/2020).
Tidak hanya itu, Jokowi juga mau lembaga pemerintahan yang terlalu 'gemuk' bisa dibubarkan dan digabung dengan induknya yang masih sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselonisasi (PNS) yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus diringkas (agar) fleksibel dan berorientasi pada hasil," ucapnya.
Menurut Jokowi, pandemi virus Corona (COVID-19) merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan itu. Di momen ini lembaga pemerintahan semakin terbiasa dengan teknologi untuk transformasi digital.
Para Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) disebut harus bisa menyesuaikan diri di era serba digital seperti sekarang ini. Jokowi mau orang yang memiliki keterampilan diberikan kesempatan untuk maju tanpa pandang bulu.
"Konsekuensinya kompetensi SDM ASN harus menyesuaikan. Mindsetnya harus goal oriented, berorientasi hasil adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan, serta berpikir inovatif dan kreatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat," imbuhnya.
Terbaru, Jokowi bubarkan 10 lembaga. Klik halaman selanjutnya>>>
