Kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kini menjadi pelajaran bagi BUMN lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Perum Perumnas dipandang berpotensi mengalami nasib yang sama.
Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Awalnya dia menjabarkan mengenai pengelompokan atau klaster BUMN.
Saat sampai ke sub-klaster perumahan, Erick menyinggung BUMN perumahan yang selalu mendapatkan tugas berat untuk membangun rumah murah. Sementara tanahnya dan akses jalannya belum tersedia.
"Kita disuruh bangun rumah, tapi Perumnas tanahnya beli. Akses jalannya belum nyambung, harganya Rp 150 juta, ya nggak ketemu juga," ucapnya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/11/2020).
Menurut Erick selama ini Perumnas tak pernah memperoleh keuntungan dalam proyek pengadaan rumah murah. BUMN tersebut bahkan harus nombok dan rela mengandalkan utang. Di situlah Erick bilang Perumnas bisa bernasib sama dengan Jiwasraya.
"Kita nggak mau Perumnas jadi Jiwasraya baru karena selalu nombok. Dia hanya andalkan utang-utang terus, padahal titik bawahnya nggak ketemu," tuturnya.
Untuk mengatasi hal itu, Kementerian BUMN akan memperbaiki bisnis model Perumnas. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Mereka sepakat jika ingin membangun rumah murah harus disesuaikan dengan titik pembangunan jalan.
"Kalau memang titik ini yang akan dibangun ya tanah dikasih pemerintah. Jalannya dibukain. Kita yang bangun, harga jadi murah," katanya.
"Ini makanya kita terus juga bisnis model Perumnas diperbaiki. Kemarin so far positif. Karena kita jelaskan, ya tidak mungkin, kecuali kita jangan bangun rumah murah, ya kita jadi perusahaan properti saja yang jual sesuai harga pasar," tambah Erick.
(das/ara)
