Menurutnya, perlu kebijakan yang tepat untuk mendorong eksplorasi. Sebab, jika mengandalkan produksi yang ada maka akan mengalami penurunan.
"Tentunya untuk produksi yang sudah ada, kami benar-benar harus memastikan bahwa akan ada efisiensi, mengingat perubahan yang tidak tetap dari harga minyak dan gas. Namun di saat yang sama, saya juga ingin mendorong SKK Migas serta industri untuk terus melakukan eksplorasi. Memang tidak mudah, apalagi dengan proyeksi harga minyak yang juga belum pulih dengan cepat. Tapi eksplorasi ini bisa dilakukan dengan teknologi serta dukungan pemerintah," ujarnya.
Terangnya, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengatasi masalah birokrasi dan regulasi. Ini dilakukan pemerintah agar Indonesia mampu berdaya saing.
Lalu, pemerintah memberikan fleksibilitas fiskal untuk sektor migas yakni memilih sistem gross split atau cost recovery.
"Ini adalah pilihan yang bisa diberikan dan nantinya akan tergantung dari industri itu sendiri untuk memilih mana yang lebih cocok untuk anda," tambahnya.
Ia juga menambahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah memangkas pajak badan usaha.
"Selain itu, kami juga menggunakan perangkat fiskal agar dapat mendukung seluruh siklus bisnis industri migas, mulai dari eksplorasi hingga produksi. Insentif yang diberikan dari fiskal yaitu termasuk pengurangan pajak penghasilan yang akan kami turunkan dari 25% menjadi 22% atau 20% dalam dua tahun ke depan. Hal ini juga telah dituangkan dalam UU Cipta Kerja," terangnya.
(acd/zlf)
