.webp)
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). OTT ini diduga terkait bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi COVID-19.
Sejumlah program bansos Kemensos memang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dari total anggaran PEN Rp 204,95 triliun TA 2020, lebih dari separuhnya berada di Kemensos yakni mencapai sekitar Rp 127,2 triliun.
Total dana yang dipercayakan ke Kemensos itu dibagi-bagi ke dalam 6 program bansos. Keenam progam bansos itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran Rp 36,713 triliun, program kartu sembako/BPNT sebesar Rp 42,59 triliun, program bansos sembako Jabodetabek senilai Rp 6,49 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, ada program bansos tunai non Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun, program beras bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bansos tunai bagi KPM program kartu sembako/BPNT Non PKH masing-masing sekitar Rp 4,5 triliun.
Sementara berdasarkan data terbaru dari Kementerian Sosial yang diterima detikcom, realisasi bansos yang sudah digelontorkan hingga per 3 Desember 2020 kemarin telah mencapai 98,13% atau setara Rp 124.829.246.387.000 dari total anggaran yang diterima. Sisanya akan diselesaikan paling lambat akhir bulan ini.
"Harusnya Desember tahun ini (100% realisasinya)," ujar Staf Biro Humas Kementerian Sosial Lulu Lucyana kepada detikcom, Sabtu (5/12/2020).
Dari seluruh program bansos di atas, ada tiga program yang telah tuntas 100% yaitu PKH, Program beras bagi KPM PKH, dan Bansos tunai bagi KPM program kartu sembako/BPNT Non PKH.
Sisanya yang belum mencapai 100% adalah program kartu sembako/BPNT mencapai 97,42% atau telah tersalurkan Rp 41,49 triliun dari total pagunya. Lalu, program selanjutnya adalah program bansos sembako Jabodetabek mencapai 99,3% atau Rp 6,45 triliun. Terakhir, program bansos tunai non Jabodetabek mencapai 96,19% atau telah tersalurkan Rp 31,17 triliun.
