Izin Usaha Pemilik Kargo Bisa Dicabut, Kalau...

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 10 Des 2020 16:05 WIB
Bisnis pergudangan kargo jadi salah satu usaha yang dimantapkan PT Angkasa Pura II. Hal itu dilakukan guna jaga kinerja pendapatan selama masa pandemi COVID-19.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kementerian Perdagangan baru saja meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau. Aturan ini merupakan revisi dari aturan sebelumnya yakni Permendag No 29 Tahun 2017.

Adapun salah satu yang membedakan aturan yang baru dengan yang lama adalah dengan adanya kewajiban kepada para pemilik muaran (Cargo Owner) untuk melaporkan daftar muatan (manifes domestik) antarpulaunya.

"Sebenarnya pencatatan antarpulau ini bukan hal yang baru, karena sebelum ini sudah ada Permendag No.29/2017. Bedanya sekarang lebih terintegrasi semua kementerian dan lembaga. Harapan kami karena ini adalah turunan dari Peraturan Presiden No.5/2020, di dalam Permendag ini adalah nanti hukumnya wajib bagi setiap pelaku usaha untuk mencatatkan perdagangan antarpulau ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Permendag baru tersebut. Begini bunyinya:

"Barang yang diperdagangkan antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (semua barang mencakup barang produksi dalam negeri, asal impor, maupun tujuan ekspor) wajib dilengkapi dengan Daftar Muatan (Manifes Domestik) antarpulau," demikian bunyi beleid itu.

Adapun data daftar manifes yang perlu disampaikan adalah data pemilik muatan antarpulau, barang yang diperdagangkan antarpulau, pengangkutan barang yang diperdagangkan antarpulau, dan penerima muatan.

Lanjut ke halaman berikutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2