Bansos Sembako Rp 300 Ribu Disetop di 2021, Gara-gara Dikorupsi?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 14 Des 2020 17:45 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana.
Menko PMK Muhadjir Effendy/Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Pemerintah tak lagi melanjutkan program bantuan sosial (bansos) sembako Rp 600 ribu per bulan, yang dibagi dalam dua paket Rp 300 ribu per 2 minggu untuk warga Jabodetabek di tahun 2021.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy menegaskan, program tersebut akan digantikan dengan bantuan sosial tunai (BST) di tahun depan.

"Khusus untuk Jabodetabek, nanti Bodetabek menggunakan skema BST, sedangkan untuk DKI juga tetap menggunakan BST. Tapi untuk teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," ungkap Muhadjir ketika ditemui awak media di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan BST tersebut besarannya Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Akan tetapi, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan nominalnya menjadi Rp 300.000 per KPM.

"Untuk satuan berapa jumlah per bulan dan per KPM itu untuk sementara Rp 200.000, tetapi kemungkinan akan diubah menjadi Rp 300.000," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, program ini sudah direncanakan pemerintah jauh-jauh hari. Artinya, program ini ditetapkan bukan karena kasus korupsi bansos Corona yang menimpa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

"Nggak, memang itu rencana sejak awal sudah direncanakan," imbuh dia.

Ia menjelaskan, alasan pemerintah menyalurkan bansos sembako untuk warga di Jabodetabek di tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan saat perayaan Idul Fitri lalu.

"Dan juga karena sebagian besar yang diberikan itu adalah orang dari luar Jakarta, jangan sampai (kalau Bansosnya berbentuk tunai), uangnya itu kemudian dibawa mudik atau untuk mudik," urai Muhadjir.

Selain itu, alasan pemerintah melakukan penunjukan langsung dari vendor penyedia sembakonya, tanpa menggelar tender adalah untuk mempercepat proses penyaluran.

"Memang karena waktu itu dibolehkan. Kalau melalui tender tidak mungkin bisa selesai. Tadi saya sampaikan, 5 hari Presiden memberikan batas, 5 hari harus sudah tersalur. Kan tahu, saya dengan Pak Ari turun ke lapangan terus untuk memeriksa kondisi di lapangan, terutama Jabodetabek," terang dia.

Dengan program BST ini, Muhadjir meyakini pelaksanaannya bisa lebih diawasi. Pasalnya, proses penyalurannya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung vendor.

"Kalau BST kan tidak ada penunjukan langsung. Jadi nanti langsung ditransfer, tetapi karena memang KPM tidak semuanya memiliki akun, kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos. Termasuk juga akan kita pastikan agar penggunaan dana itu betul-betul tepat sasaran," tegas dia.

Ia optimistis, untuk penyaluran BST pengganti bansos sembako di 2021 bisa berjalan lebih baik. "Tadi saya singgung kenapa sembako ya karena itu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada masalah," pungkasnya.

(ara/ara)